Pengertian, Macam Macam, dan Prinsip Demokrasi

Pengertian, Macam Macam, dan Prinsip Demokrasi

Demokrasi atau kerakyatan berasal dari bahasa yunani tepatnya adalah kata demokratis yang artinya kekuasaan rakyat. Demokratis sendiri bisa dibagi dari dua kata yaitu Demos yang mempunyai arti “rakyat” sedangkan Kratos yang juga mempunyai arti kekuasaan dan kekuatan. Kerakyatan meliputi keadaan ekonomi budaya serta sosoial yang semestinya berlangsungnya praktek kebebasan politik baik dengan bebas tanpa di kekang maupun setara. Seperti umumnya pengertian kerakyatan merupakan sebuah format pemerintahan yang mana untuk masing masing warga negara mempunyai hak yang imbanng dan sama terkait penentuan dan pemilihan sebuah keputusan yang nantinya akan membawa efek untuk kehidupan masyarakat di daerah itu. Pengertian kerakyatan juga bisa dikatakan seabgai bentuk kekuasan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Mengenai kerakyatan warga negara bisa ikut bagain secara langusng maupun pula lewat sebuah perwakilan terkait melaksanakan formulasi, pembentangan,  dan juga penggarapan hukum. Agar lebih simpelnya berikut ini adalah beberapa penjelasan mengenaik pengertian kerakyatan beserta terkait ala dan muasal sistem demokrasi.

Pengertian demokrasi menurut beberapa ahli

Kerakyatan mempunyai banyak pengertian yang sangat luas, yang memiliki arti beragam macamnya yang di nilai oleh beberapa ahli yang memberikan apa pengertian demokrasi yang dilihat dari berbagai macam sumber ilmu pengetahuan yang setelah itu akan di ambil intinya menjadi arti luas mengenai kerakyatan.

Menurut Abraham Lincoln

Menurut beliau yang dimaksud dengan kerakyatan adalah sebuah sistem yang dilaksanakan dari rakyat, oleh rakya, dan bagi rakyat. Dari opini tersebut bisa menarik kesimpulan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan yang paling tinggi dalam suatu pemerintahan, diamana masing masing dari mereka ini mempunyai hak dalam mendapatkan kesempatan serta dalam melakukan bersuasa yang sama dalam upaya menata kebijakan pemerintah.

Menurut H Harris Soche

Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan rakyat. Artinya rakyat atau orang banyak merupakan pemegang kekuasaan dalam pemerintahan. Mereka pempunyai hak agar bisa mengatur, mempertahankan, dan juga melindungi diri mereka dari adanya paksaan dari wakil-wakil mereka, yaitu orang-orang atau badan yang diserahi wewenang untuk memerintah.

Menurut Hannry B. Mayo

Dalam kerakyatan suatu kebijaksanaan umum dihitung atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang secara berhasil diawasi oleh rakyat melalui berbagai macam pemilihan yang dilakukan berdasarkan pada prinsip kesamaan politik serta diselenggarakan dalam suasana dimana kebebasan  politik terjadi.

Menurut Charles Costello

Dalam kontek kontemporer, demokrasi merupakan suatu sistem sosial serta politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi oleh hukum serta kebiasaan dalam melindungi hak-hak individu warga negara.

Dalam demokrasi, terdapat pengakuan terhadap kehendak rakyat yang dijadikan sebagai landasan dalam legitimasi serta kewenangan pemerintahan (kedaulatan rakyat). Kehendak tersebut nantinya akan dituangkan dalam suatu iklim politik terbuka, yaitu dengan melaksanakan pemilihan umum yang diadakan secara bebas dan berkala. Tiap-tiap warga negara memiliki hak untuk memilih pihak-pihak yang akan memerintah serta juga dapat menurunkan pemerintahan yang sedang berjalan kapanpun mereka mau

Menurut John L Esposito

Pada awalnya, kerakyatan merupakan suatu bentuk pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyat memiliki hak untuk ikut berpartisipasi, baik berperan aktif maupun pada saat melakukan pengontrolan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain daripada itu, dalam lembaga resmi pemerintahan terdapat pemisahan berbagai macam unsur seperti unsur eksekutif, legislatif, maupun unsut yudikatif secara jelas.

Menurut Hans Kelsen

Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Dalam hal ini, wakil-wakil rakyat yang terpilih merupakan pelaksana kekuasaan negara, dimana rakyat telah memiliki keyakinan bahwa segala kehendak serta kepentingan mereka akan selalu diperhatikan dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut.

Macam macam demokrasi

Demokrasi bisa dibagi menjadi beberapa macam, yaitu diantaranya sebagai berikut :

Macam macam demokrasi bedasarkan fokus perhatiannya

  • Demokrasi formal yang semata mata berpusat ke bidang politik tanpa sekalipun mengurangi kesenjangan politik.
  • Demokrasi Material yaitu kerakyatan yang berpusat pada suatu bidang ekonomi tanpa adanya pengurangan pada kesenjangan politik
  • Demokrasi gabungan kerakyatan yang satu ini merupalam gabungan dari kerakyatan formal dan kerakyatan material.

Macam macam kerakyatan bedasarkan penyaluran kehendak rakyat

  • Demokrasi dengan langsung merupakan keraakyatan yang dengan langsung mengundang semua rakyat terkait penentuan dan pemilihan keputusan trtntu kepada negara. Seperti pemilihan umum atau yang biasa disebut pemilu.
  • Demokrasi tidak langsung merupakan pelaksanaan kerakyatan yang tidak langsung memasukkan nama semua rakyat di sebuah negara pada penentuan suatu keputusan. Seperti keputusan tertentu yang diadakan dan dipatenkan oleh lembaga wakil wakil rakyat seperti DPRD, DPD, DPR.

Ciri ciri demokrasi

  • Untuk sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah sesuai dengan kehendak dan keperluan masing masing rakyat atau untuk semua rakyat.
  • Ada suatu ciri konstitusional yaitu terkait kehendak kekuasan  maupun kepentingan rakyat yang disusun dan dicatat pada sebuah UU undang undang negara.
  • Terdapat ciri perwakilan yaitu pada saat menata setiap hal yang berkepentingan negara kedaulatan dan juga termasuk kekuasaan rakyat telah diwakili pada yang tadinya dipilih dan ditentukan dari rakyat itu sendiri.
  • Setiap aktivitas politik yang di kerjakan dalam memlilih kubu mana yang hendah di amanahi untuk melasakanakan dan menjalankan roda pemerintah. Ciri dari kepartaian adalah partai hanyalah sebuah saran dan media unsur unsur dan penerapan sistem kerakyatan.

Prinsip demokrasi

Berikut adalah beberapa prinsip demokrasi, antara lain

Negara bedasarkan konstitusi

Konstitusi merupakan undang undang dasar atau seluruh peraturan hukum yang berjalan di negara itu sendiri, Negara demokratis akan memegang konstitusi sebagai dasar pelaksanaan kehidupan bernegara dan juga berbangsa. Konstitusi mempunyai peran untuk memisahkan penguasa atau pemerintah serta menanggung hak rakyat agar tidak semena menanya kepada rakyatnya dan juga rakyat tidak akan melakukan hal yang anarkis dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajibannya.

Adanya peradilan bebas dan tidak memihak

Peradilan bebas merupakan peradilan yang berdiri tegak sendiri dan bebas tanpa adanya campur tangan dari pihak lainnya termasuk tangan penguasa. Peradilan tidak memihak artinya peradilan yang tidak cenderung mengarah pada suatu pihak yang sedang bersengketa di meja persidangan. Posisi netral satu ini sangatlah dibutuhkan untuk melihat masalah secara tepat dan juga akurat. Kejernihan untuk pemahaman hal tersebut sangatlah akan membantu hakim dalam menemukan hal aslinya yang sebenar benarnya sehingga bisa mempertimbangkan keadaan yang ada dan menerapkan hukum secara adil bagi pihak yang dituduh bersalah.

Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat

Salah satu yang terdapat dalam demokrasi adalah mengakui dan memberikan kebebasan untuk setiap orang agar bisa berserikat atau bisa membentuk organisasi, Paham demokrasi tidak menghambat seseorang untuk mengemukan pendapat mereka, tetapi mengatur penyampaian opini dengan cara yang bijak.

Penegakan hukum dan persamaan kedudukan setiap warga negara di mata hukum

Hukum merupakan unsur untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.  Oleh karena itu, pelaksanaan kaidah hukum tidak boleh berpihak ke pihak sebelah atau pandang bulu, haruslah imbang. Setiap perbuatan melawan hukum haruslah segera di tangani secara tegas. Persamaan keudukan warga negara di depan hukum akan memberikan pengaruh huku. Saat hukum memiliki pengaruh, hukum ini akan diaati oleh semua waega neagar.

Jaminan perlindungan HAM

Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar atau hak pokok yang dipunyai oleh setiap manusia sejak lahir sebagai anugrah dari Tuhan yang maha esa. Perlindungan dari hak asasi manusia sendiri adalah sebuah prinsip negara demokrasi karena merupakan bagian dari pembangunan negara demokratis

Kelebihan dan Keuntungan Sistem Demokrasi

Kelebihan kerakyatan

Melindungi kepentingan rakyat

Demokrasi adalah sistem yang dimana akan melindungi kepentingan rakyat. Kekuasan yang sebenarnya terletak di tangan orang orang yang mewakili rakyat banyak. Para wakil rakyat bisa di pilih harus bertanggung jwaba kepada rakyat yang memilihnya. Dengan metode satu ini, kepetingan sosoial, ekonomi dan politik rakyat akan menjadi lebih terjamin di bawah demokrasi.

Berdasarkan prinsip kesetaraan

Demokrasi dilandaskan pada prinsip kesetaraan. Semua warga negara yang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Semua rakyat mempunyai hak sosial, politik dan ekonomi yang sama dan negara tidak boleh membedakan warga negara atas landasan kasta, agama, jenis kelamin, atau kepemilikan.

Stabilitas dan tanggung jawab dalam pemerintahan

Demokrasi bisa dikenal berbagai sistem yang seimbang dan efisien. Pemerinthaan berjalan stabil karena didasarkan pada dukungan publik.

Kekurangan demokrasi

Lebih tertekan pada kuantitas daripada kualitas

Demokrasi tidak berdasarkan pada sebuah kualitas namun pada kuantitas. Partai politik kebanyakan mempunyai wewenang memegang kekuasaan pemerintahan. Selain itu, orang yang tidak mempunyai kecerdasan, visi dan korup bisa saja akan terpilih menjadi penyelenggara negara.

Pemerintahan oleh orang tidak berkompeten

Demokrasi bisa saja dilakukan oleh orang orang yang tidak berkompeten. Dalam kerakyatan, setiap warga negara diperbolehkan saja untuk mengambil bagian, sendangkan itu tidak semua orang cocok dalam peran yang satu ini. Segerlomboran manipulator yang bisa mengumpulkan suara bisa mendapatkan kekuasaan dalam demokrasi. Hasilnya adalah demokarsi akan dijalankan oleh orang yang tidak pintar dan tidak berkompeten.

Bedasarkan kesetaraan yang tidak masuk akal

Kosel kesamaan dalam kerakyatan dianggap berrlawanan dengan hukum alam. Alam akan memberikan setiap individu dengan kecerdasan dan kebijaksanaan yang berbeda. Nyatanya, kemampuan pada setiap orang sangat beragam ragam. Sebagain berain ada juga yang menjadi pengecut. Sebagian berani yang lain terlihat idak begitu sebat, Sebagian cerdas yang lain tidak cerdas. Saran dan kritik berpendapat bahwa akan berlawanan dengan hukum alam akan memberikan stasus yang sama kepada semua orang.

Mudah runtuhnya kepercayaan rakyat karena dampak dampak yang bersofat negatif contohnya media yang tidak objektif atau subjektif terkait penyampaian suatu berita

Dinilai tidak imbang berhubung kesamaan hak sebab menurut ahli masing masing orang memiliki pemahaman politik yang tidak sama sekali.

Fokus pemusatan pemerintah yang masih menjabat akan menjadi berkurang, dikarenakan akan mendekati pemilu (pemilihan umum) yang akan datang.

Membangun demokrasi

Berhubung membangun demokrasi, negara kita ini sudah melalui berbagai macam masa transisi dari demokrasi semu yaitu pada masa orde baru kemudian menuju masa demokrasi yang sebenarnya. Pada akhir akhir dekade ini negara sudah mulai merasakan kemajuan dalam hal demokrasi. Setiap pimpinan lembaga suatu negara setuju jika kunci sukses membangun demokrasi Indonesia ialah yaitu dengan dasar empat pilar kebangsaan yaitu

  • Pancasila
  • UUD 1945
  • NKRI
  • Bhinneka Tunggal Ika

Ini merupakan pondasi negara kita melakukan perjuangan yang sangat keras dari founding father. Buah dari perjuangan dan kerja keras dari bapak pendiri bangsa ini telah dikemukakan lewat menguatkan empat pilar itu tadi, kita bisa mengharapkan supaya setiap Pimpinan lembaga negara mampu dan mahir dalam menyelesaikan dan mencari solusi setiap ada masalah masalah yang tengah dilanda oleh negara ini. Diri kita pastinya menginginkan segala bisa berlangsung secara sepadan sampai berlangsungnya situasi yang selaras mengenai kehidupan berbangsa serta bernegara. Walaupun peraturan sudah dibuat sebaik apapun jika segenap pihak tidak mentaati dan mematuhi maka pada akhirnya itu akan tetap menjadi tidak sempurna sementara peraturan yang sederhana namun para pihak melaksanakan sertanmematuhinya, maka peraturan tersebut akan jadi terancang dan menimbulkan kegunaan dan kemaslahatan umum.

Negara kita sudah benar benar memerlukan sebuah bentuk pemerintahan yang bersih melewati pemahaman dan pelaksanaan nilai nilai luhur bangsa indonesia yang tercatat pada empat pilar kebangsaan yang sudah dijelaskan diatas tadi. Sehingga mngkin sudahlah cukup dengan empat pilar tersebut apabila segalanya mepraktekkannya dengan tulus dan baik dengan begitu bisa dibenarkan jika Indonesia untuk kedepannya akan berubah menjadi negara yang besar serta mempunyai kedaulatan scara penuh.

Mengenai sebagian besar negara kerakyatan modern pada jaman saat ini rakyatnya tentu termasuk satu kekuasaan yang berdaulat akan tetapi kekuasaan politiknya di laksanakan secara tidak langsung lewat perwakilan atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dari hal tersebut yang kemudian akan dinamakan krakyatan perwakilan. Kemunculan konsep yang satu ini asalnya yaitu dari institusi alasan gagasan yang tumbuh serupa era pencerahan Renaissance serta Revolusi perancis dan negara AS (Amerika Serikat).

Penyalahgunaan demokrasi

Demokrasi sendiri memiliki arti yaitu sistem yang terdapat pada pemerintahan yang mana masing masing warga negaranya mempunyai hak dan kesempatan yang setara. Kerakyatan sendiri tentunya tidak memandang apa suku bangsa tidak memandang jenis kelamin dan serta tidak memandang mengenai kelompok suatu golongan ataupun status soial. Sebab kerakyatan sendiri mempunyai arti yaitu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Mengenai sistem kerakyatan sendiri justru rakyatlah selaku pemeran penting yang menjadi memiliki kewenangan untuk mengambil suatu keputusan. Tidak ada satupun keputusan yang dapat ditetapkan oleh pihak pemerintah tanpa disertai turut terlibatnya suara dari rakyat. Adapun maksud dari kerakyatan itu sendiri ialah agar bisa membantuk sebuah kedaulatan negara terhadap tujuan yang akan menjadikan pemerintahan yang legal atau sah dan diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Amerika serikat sendiri meurpakan negara yang  bisa dikatakan paling kerakyatan di dunia ini lewat sistem pemerintahannya. Disana, Amerika serikat termasuk negara yang mempunyai tingkat kebebasan yang paling tinggi terkait segala hal apapun. Sebagai permisalan saja amati kehidupan mereka entah itu dimulai dari faktor ekonomi sosial serta juga budaya yang terdapat di negara tersebut.

Ada yang sukses menerapkan sistem pemerintahan yang satu ini tetapi ada juga yang malah tidak sukses dn sesuai kalau dilaksanakan adposi pada suatu negara tertentu. Tak tertinggal juga negara Indonesia yang sudah sekian lama menjalankan sistem pemerintahan yang dilihat seolah olah mendewakan rakyat ini. Apakah sejauh ini Indonesia sudahlah sukses menjalankan kerakyatan? Hingga saat ini tampaknya suskes bisa saja jika ditinjau dari sistemnya akan tetapi fakta di langan masih lah sangat jauh dari kata oleh rakyat dari rakyat dan untuk rakyat. Kita bisa menjadikan contoh pelaksanaan demokrasi yang sering terjadi ialah waktu akan diadakannya pemilu atau pemilihan umum dan juga pemilihan ketua daerah. Dalam proses diselenggarakannya pesta demokrasi tersevyt, berbagai ragam macam kecurangan kecurangan bukti bahwa jika sistem kerakyatan begitu buruknya bila dilakukan. Berikut adalah kecurangan dalam besar kerakyatan di Indonesia.

Money politik

Money politik
Via : dictio.id

Maksud dari hal ini adalah sebuah tradisi yang baru dimana akan tetap terus berlangsung dan sterusnya proses. Dengan memanfaatkan situasi masyarakat kita ini yang sedang kekurangan uang, maka akan menjadi target yang empuk bagi pihak pihak yang mempunyai kepentingan. Contohnya saja seroang calon pemimpin dengan mudah memberikan sejumlah uang atau beragam bahan bahan dasar untuk media membeli atau menukar suara rakyat itu.

Intimidasi

Intimidasi
Via : indonesiakoran.com

Hal ini tentunya adalah metode yang benar benar sangat bahaya jika dilakukan. Untuk contohnya saja ada sejumlah onum dari salah satu pihak calon pemimpin yang mepraktekkannya intimidasi kepada warga agar memberikan suaranya kepada calon tersebut perihal ini amatlah tidak sejalan dengan peraturan pada pelaksanaan pemilu atau pemilihan umum.

Pendahuluan ketika melakukan kampanye

Walupun sering diperingatkan tentang aturan proses pemilihan umum aturan yang mengcangkup proses pemilu contohnya saja kampanye namun hal demikian sudah termasuk dari kecurangan dalam kerakyatan yang sering kali selalu dipraktekkan. Beragam cara di lakukan misalnya merelasasikan baliho selebaran dan juga spanduk. Sering kali juga di jumpai beberapa bakal calon pemimpin yang mengambil start leboh dulu dengan cara melakukan atau mengadakan kunjungan ke sejumlah daerah.

Kampanye negatif

Kampanye negatif
Via : jabar.tribunnews.com

Kampanye negatif ini bisa muncul karen kuranganya sosialisasi bakal calon kepada para masyarakat. Dari hal tersebut bisa menyebabkan sejumlah masyarakat masih begitu tidak tahu mengenai krusialnya media informasi. Sehingga Cuma patuh dengan orang di sekeliling mereka yang akan jadi bintangnya. Kampanye negatif bisa membuka timbulnya fitnah yang bisa merusak integritas dari daerah itu disamping itu juga bisa juga akan terjadi isu isu bertujuan menjatuhkan lawan dari politiknya.

Negara negara penganut kerakyatan

Kerakyatan juga bisa mempunyai arti sebagai slah satu bentuk pemerintahan yang mana dari rakyat oleh rakyat dan juga untuk rakyat. Ketika pada masa dahulu, saat sistem pemerintahan demikian rupanya menyulitkan setiap rakyat yang mana rakyat tidak begitu mempertimbangkan agar bisa mendukung sistem pemerintahan. Walaupun itu ketika saat sekarang sejarah telah mencata bahwa kerakyatan adalah sistem politik yang paling mayoritas penerappannya di sejumlah negara hampir di seluruh dunia. Sebab itu kita semua bisa memaklumi jika demokrasi merupakan suatu sistem yang transparan serta adil. Masa demi masa sudah mulai terlalui banyak negara yang merubah sistem pemerintahan mereka menjadi sistem kerakyatan. Indonesia juga termasuk dalam negara yang menerapkan sistem pemerintahan yang satu ini, selain itu banyak lagi negara lainnya antara lain.

India

India
Via :britannica.comia

India merupakan negara dengan sistem demokrasi dengan jumlah penduduknya yang paling benyak di dunia yaitu menyandang urutan nomor 2 yang mengakibatkan negara satu ini termasuk negara kerakyatan paling besar di dunia. Adapun sistem yang di anut oleh india adalah sistem kerakyatan yang liberial. Pada waktu tahun lalu yaitu 5 tahun lepas tepatnya 2014 silam negara ini yang mengadakan pemilihan umum. Bisa dibayangkan kondisi pemilu di sebuah negara yang dimana mempunyai jumlah penduduk yang paling banyak, Walaupun demikian proses jalannya pemilu di wilayah itu sangatlah terjaga dengan aman dan berlangsung secara baik karena sistem yang mereka pakai adalah sistem yang bener benar mudah dan efisien.

Amerika serikat

Amerika
Via : intisari.grid

Negara yang sering kali mendapatkan julukan negara Paman Sama adalah penganut kerakyatan yang paling tua dan juga lebih mempunyai pengalaman yang dalam. Perjalanan demokrasi disana hingga untuk saat ini sungguh baik dan sudah menjadi adikuasa. Disamping itu negara ini juga sudah termasuk dalam negara yang mempunyai pengaruh di dunia untuk saat ini. Jumlah peserta dalam pemilu di ebgra itu kurang lebih bisa mencapai 250 juta jiwa yang menunjukkan betapa besar dan tingginya antusias masyarakat Amerika Serikat disana.

Indonesia

Indonesia
Via : youtube.com

Negara kita yaitu Indonesia sangatlah berhasil dalam menerapkan sistem pemilihan umum. Buktinya saja ketika pemilu terakhir ini bisa dibilang cukuo aman dan tertib serta lancar walupun yang kita pilih sampai lima surat suara karena selain memilih presiden dan wapresnya kita juga akan memilih siapa yang pantas untuk mengisi kursi DPR. Namun begitu mengenai pergerakkan politik setiap waktunya menjadi bagus dan terus meningkat. Di tahun 2019 saja jumlah penduduk yang berhak untuk mengikuti pemilu diyakini sudah mencapai lebih dari 192 juta jiwa. Dan nantinya pasti akan di prekdisi terus bertambah untuk pemilihan umum selanjutnya, terlebih lagi banyaknya remaja yang sudah memasuki usia dimana mereka juga akan mendapatkan hak suara milik mereka sendiri.

Brazil

Brazil
Via : Pixabay.com

Negara brazil juga temasuk negara yang sangatlah besar dan untuk jumlah penduduknya sangatlah amat tinggi untuk Benua Amerika Selatan. Brazil juga memilik penduduk yang mencapai kurang lebih 200 juta jiwa. Mengenai hak suara dalam pemilu di negara satu ini bisa mencapai 140 juta jiwa. Pelaksanaan pemilu di negara satu ini adalah empat tahun sekali, berbeda hal nya dengan negara Indoesnia yang pelaksanaannya lima tahun sekali,

Pakistan

Pakistan
Via : tokopedia.com

Paskitan meurpakan sebuah negara islam yang mempunyai jumlah penduduk paling banyak nomor 2 di dunia sesudah negara Indonesia. Pakistan sendiri juga termasuk dalam negara yang menerapkan sistem kerakyatan dan terbesar, dengan menduduki urutan ke 5. Intinya negara ini mempunyai sebuah konsep pemerintahan publik islam namun begitu terkait pelaksanaan pemilihan pemerintah masihlah menggunakan sistem demokrasi melalui  pemilihan umum.

Nigeria

Nigeria
Via : pixabay.com

Nigeria juga adalah negara yang tempatnya berada di benua Afrika tepatnya di bagian barat. Negara satu ini juga termasuk dalam negara di benua Afrika dengan jumlah penduduk yang banyak sekali. Negara satu ini juga mempunyai sebuah konsep pemerintahan republik federal Nigeria yang baru saja menreapan [emilihan umum terkahir terjadi 2015 lalu. Dimana pada saat penentuan di negara Nigeria ini diterapkan bertepatan dengan pemilihan presiden dan juga parlemen pemerintahan.

Contoh contoh pelaksanaan atau penerapan

Contoh penerapan di lingkungan keluarga

Pelaksanaan dan juga simulasi budaya kerakyatan pada lingkungan keluarga tentunya akan menepatkan dengan kebiasaan, kondisi serta kesepakatan dari keluarga yang ikut terlibat, contohnya.

  1. Seluruh anggota keluarga memberlakukan keadilan tanpa adanya pilih kasih
  2. Masing masing dari anggota turut sert melaksanakan kewajiban mereka dengan tugas mereka di dalam keluarga.
  3. Sadar akan tugas masing masing dan juga kewajiban

Contoh penerapan di lingkungan sekolah

Walaupun penerapan bisa dilakukan di keluarga, kerakyatan juga bisa di gelar di aktivitas di sekolah, seperti

  1. Penentuan organisasi sekolah melalui jalur musyawarah
  2. Pengadaan upacara dengan bergantian atau bergilir
  3. Menghargai opini orang lain satu sama lain

Contoh penerapan di lingkungan masyarakat

Penerapan kerakyatan juga bisa dilaksanakan pada ruang bermasyarakat. Contoh dari penerapan pada kehidupan masyarakat antaralain adalah.

  1. Bahu membahu untuk saling melindungi dan menjaga kedamaian pada ruang lingkup masyarakat.
  2. Mengelola dana dengan proses yang tepat dan benar
  3. Ikut juga berperan dalam iuran masyarakat